Menu Utama
Artikel Terbaru
Situs Resmi PDI Perjuangan
|
Manifesto Nasionalisme Kerakyatan PDI Perjuangan
(Ringkasan) Indonesia kini berada diambang penjajahan model baru. Sebagai sebuah bangsa berdaulat, secara bertahap tapi pasti kita mulai kehilangan kedaulatan dalam berbagai bidang. ….Kita kehilangan harapan di tengah-tengah frustrasi sosial yang semakin meluas. Kita memimpikan kembalinya masa lalu di tengah-tengah ketidak-pastian yang merupakan anak kandung yang lahir dari rahim persaingan bebas ala neo-liberal. Kita memuja pragmatisme jangka pendek di tengah-tengah memudarnya keyakinan akan nilai dan ideologi. Kita menapaki jalan individualisme dan konsumerisme ditengah-tengah memudarnya sikap voluntarisme, soliditas sosial dan kegotongroyongan……….. Kesemuanya…telah menjauhkan kita dari cita-cita masa depan,yakni Indonesia yang menjaga ketertiban umum, Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah, Indonesia yang mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Indonesia yang turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Mengalir dari alasan-alasan di atas, Megawati Soekarnoputri bersama PDI Perjuangan sebagai kekuatan politik terpanggil untuk menegaskan dan mengukuhkan kembali ideologi sebagai jalan perjuangan partai melalui Manifesto Nasionalisme-Kerakyatan PDI Perjuangan. Nasionalisme-Kerakyatan mengalami evolusi, penajaman dan kontekstualisasi dari gagasan dasar Bung Karno mengenai Marhaenisme, Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, dan Trisakti. … Ada enam strategi perjuangan yang dikembangkan PDI Perjuangan dalam kerangka melaksanakan ideologi Nasionalisme-Kerakyatan, yaitu : (1) Kedaulatan negara, (2) Nasionalisme, (3) Keadilan sosial, (4) Kemandirian, (5) Demokrasi, dan (6) Pluralisme-Bhineka Tunggal Ika untuk dapat menjadi pilar-pilar utama gerbang ke-Indonesia-an di abad XXI. Baca Selengkapnya: http://www.korwilpdip.org/modules/smartsection/item.php?itemid=266
Fokus
http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/01/20/52535/PDI-Perjuangan-Akan-Melawan-Pemerintahan-SBY-Boediono- PEMBATASAN BBM
PDIP Akan Melawan Pemerintah
Jum'at, 20 Januari 2012 , 11:26:00 WIB Laporan: Ninding Julius Permana RMOL. Kebijakan pemerintah SBY-Boediono membatasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi per 1 April mendatang sungguh berpotensi merugikan rakyat.
Demikian disampaikan anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, dalam diskusi dengan tema “Ada Asing di Balik Pembatasan BBM Bersubsidi “ di kantor Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Cikini, Jakarta (Jumat, 20/1).
Perubahan Strategi Umum AS dan RRT di Asia Pasifik dan Sikap Indonesia
Pertarungan AS dan RRT di Asia Pasifik Oleh: Burhan Azis*)
Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada 5 Januari 2012 telah mengumumkan Strategi Baru AS abad ke-21, diantaranya : merampingkan angkatan bersenjata AS sehingga dapat mengurangi anggaran belanja militer, menitik-beratkan hubungan politik, militer dan ekonomi dengan kawasan Asia-Pasifik yang saat ini menjadi motor penggerak ekonomi dunia. Oleh karena itu, AS akan mengubah cara mencapai tujuannya dengan apa yang disebut “smart power” yang memadukan “soft power” dengan “hard power”. Strategi baru ini merupakan penyesuaian terhadap strategi luar negeri AS sebelumnya yang dikenal juga dikenal sebagai “Dokrin Bush” yang menekankan “hak AS melakukan penghacuran terhadap sumber bahaya yang mungkin datang mengancam rakyat dan kepentingan Amerika.”
Amandemen Preambule UUD 45 Sama Saja Meniadakan Indonesia
Laporan: Feril Nawali
RMOL. Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah warisan melainkan negara modern yang didirikan dari kesadaran politik yang tumbuh secara bersama-sama dari rakyat yang mendiami wilayah Nusantara. Pembukaan (preambule) UUD 1945 merupakan dokumen yang tak boleh diamandemen, karena hal itu sama dengan meniadakan ke-Indonesiaan.
UU Pokok Agraria Tidak Perlu Direvisi!
Laporan: Ruslan Tambak
RMOL. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo menentang keras usulan beberapa rekannya di parlemen dan sejumlah kalangan agar Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No 5/1960 direvisi.
Megawati: Penyelesaian Kasus Century Terhambat Kebijakan Politik [JAKARTA] Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan, penyelesaian kasus Bail Out Bank Century terhambat kebijakan politik dan tidak tegasnya penegakan hukum di negeri ini.
"Penegakan hukum saat ini tebang pilih, supaya proses itu berjalan dan tidak ada tebang pilih, diharapkan kasus ini diselesaikan dengan baik," ujar Megawati usai memperingati HUT ke-39 PDIP di Kantor DPP PDIP, Jakarta Selatan, Selasa (10/1). Menurut Megawati, kasus Bank Century bukan hanya diselesaikan secara hukum, tapi juga secara politik.
Insya Allah Budiman Sudjatmiko
Akan Kerahkan Seluruh Otot
Laporan: Ade Mulyana RMOL. Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko berjanji akan mengoptimalkan pekerjaannya di DPR agar Rancangan Undang-undang tentang Desa bisa disahkan. "Insya Allah saya akan mengerahkan seluruh otot," kata Budiman di sela-sela konsolidasi kepala desa dan perangkat desa se Jawa Barat di Hotel Afita, Cirebon, Jawa Barat (Sabtu, 7/1).
Sandal Untuk Sang Jenderal Sebuah mobil bak terbuka melintas halaman Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/1/2012) siang, sekitar pukul 14.30 WIB. Tidak seperti mobil-mobil lain, pikap itu tampak menyolok karena di bagian depan mobil ditempel spanduk bertuliskan Posko Seribu Sandal untuk Bebaskan AAL. Setelah mobil diparkir, lantas dua orang bergerak cepat mengangkat dua kardus besar yang terletak di bak belakang kabin dan membawanya ke dalam lobi gedung humas. Kardus bertuliskan 'Sandal Dari Rakyat. Kepada Yth Kapolri. Agar melindungi Anak Indonesia' itu diletakkan di atas meja, lalu dibuka. Tampak beberapa pasang sandal. Ada yang baru, ada yang berlumuran tanah, dan ada pula sandal putus.
Karpet Merah
Revolusi
Sudah Dibentangkan
di Gedung YTKI
Laporan: Ade Mulyana
RMOL. Karpet merah yang menutup lantai auditorium Gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI) di Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan seperti menemukan padanannya. Ruangan yang dijejali sekitar 200 orang itu, tiba-tiba saja ‘memanas’. Padahal di luar hujan mengguyur Jakarta dengan derasnya. Namun semangat perubahan dari hadirin yang datang dari berbagai latar belakang itu, bak menyesaki tiap centimeter ruang. Demikian bersemangatnya mereka, bahkan kata “perubahan” yang selama ini digadang-gadang bagai tak lagi cukup. “Revolusi!” adalah kata yang mereka anggap pas untuk mewakili kegeraman terhadap rezim yang kini berkuasa.
Inilah Dokumen Lengkap
Seruan Nasional
Hentikan Rezim PKK
Laporan: Ade Mulyana
RMOL. Ratusan orang terdiri dari pengamat dari berbagai bidang, aktivis LSM, mahasiswa, tokoh lintas agama, dan serikat buruh menggelar Kongres Perubahan di Gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI), Jalan Gatot Subroto 44, beberapa saat lalu (Kamis, 5/1). Berikut seruan nasional hasil dari Kongres Perubahan;
Inilah Seruan Nasional Kongres Perubahan
Laporan: Ade Mulyana
RMOL. Situasi sosial, ekonomi, politik, hukum dan keamanan Indonesia makin hari makin memprihatinkan. Bukan menghadirkan perubahan dan perbaikan, rezim SBY-Boediono malah menambah kerusakan. Sendi-sendi kehidupan mengalami kekacauan tanpa moralitas. Masyarakat kehilangan rasa aman dan terganggu.
Hal itu, menurut Kongres Perubahan, terjadi karena Pemerintah gagal menjalankan amanat UUD 1945 dan mengkhianati cita-cita proklamasi kemerdekaan RI. Pemerintah membiarkan dan bahkan menjadi pelaku dalam berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), baik yang dilakukan aparat maupun sesama warga bangsa.
Fraksi PDI Perjuangan Menerima Korban Bima Fraksi PDI Perjuangan menerima pengaduan perwakilan warga Bima, terkait kasus tewasnya tiga orang warga Bima, Nusa Tenggara Barat, dalam aksi protes warga atas perusahaan tambang emas. Perwakilan warga diterima anggota Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan, TB Hassanudin, Achmad Basarah, dan Sayed Muhammad di ruang 704 gedung Nusantara, kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (29/112). Dalam pertemuan itu warga Bima menunjukkan bukti rekaman video yang menunjukkan adanya penggunaan penembak jitu (sniper) oleh aparat kepolisian.
http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/01/03/50904/Pengikut-SBY-Jangan-Bela-Cara-cara-Fasis!-
LAPORAN DARI BELANDA
Pengikut SBY Jangan Bela Cara-cara Fasis!
Cara Mega Lebih Damai
Selasa, 03 Januari 2012 , 10:50:00 WIB Laporan: A. Supardi Adiwidjaya
RMOL. Fungsionaris Partai Demokrat menunjukkan nalar yang sangat rendah kala melemparkan tanggungjawab atas kasus-kasus penembakan rakyat atau petani oleh aparat pemerintah yang kian mencolok selama 2011.
Hal itu dikatakan Koordinator Unit Kerja PDI Perjuangan di negeri Belanda, Burhan Azis, kepada koresponden Rakyat Merdeka Online di Belanda, kemarin (Senin, 2/1). Burhan menyebut fungsionaris Departemen Hukum dan HAM Partai Demokrat, Oka Wijaya, mencoba mengalihkan kasus-kasus pelanggaran HAM di zaman SBY kepada apa yang disebutnya salah penanganan di zaman pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/01/02/50862/Oposisi:-SBY-Boediono-Rezim-Koruptor-dan-Pembantai-Rakyat!- Oposisi: SBY-Boediono Rezim Koruptor dan Pembantai Rakyat!
Senin, 02 Januari 2012 , 23:00:00 WIB Laporan: Ade Mulyana RMOL. Sungguh kelam nasib bangsa dan negara ini. Ratusan nyawa rakyat melayang oleh moncong aparat kepolisian. Sementara di lain sisi, rakyat bisa menonton dengan mata telanjang praktek-praktek korup para penguasa.
"Ini bukan hanya rezim pembohong. Tapi juga rezimnya koruptor dan pembantai rakyat. Korupsi terjadi secara sistemik. Dan Rakyat ditembaki peluru tajam," ujar tokoh oposisi nasional Dr. Rizal Ramli di sela-sela acara silaturahmi sekaligus konsolidasi Parade Nusantara di gedung Chandra Wilwaltika, Jalan Pandaan Tretes, Pasuruan, Jawa Timur (Senin, 2/1).
Partai Mega Minta BPK
Audit Dana Jamkesmas
Kamis, 29 Desember 2011 , 22:32:00 WIB Laporan: Dede Heryawan RMOL. PDI Perjuangan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan Gratis (Jampersal) karena diduga banyak terjadi kebocoran dan tidak tepat sasaran.
Sikap Perwakilan PDI Perjuangan
di Amerika Serikat dan Belanda
Terhadap Kasus-kasus Korupsi
di Indonesia
Keadaan politik dan ekonomi bangsa bukannya semakin baik, tetapi justru semakin buruk. Kedaulatan bangsa atas tanah airnya semakin kabur, kesenjangan ekonomi semakin menganga, rakyat miskin bertambah banyak, kehidupan bertambah sulit salah satu indikasi dari keadaan ini adalah maraknya kasus Korupsi di Indonesia Pada kesempatan Rakernas PDI Perjuangan I di Bandung ini, perwakilan PDI Perjuangan di Amerika Serikat dan PDI Perjuangan di Belanda menyikapi maraknya kasus korupsi di Indonesia sbb :
Ini Lima Agenda Politik
PDI Perjuangan Rakyat Merdeka Online, Rabu, 14 Desember 2011 , 09:07:00 WIB Laporan: A. Supardi Adiwidjaya
RMOL. PDI Perjuangan bertekad mengembalikan harapan rakyat kepada partai politik yang terus memudar. Dan sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara, PDI Perjuangan pun memiliki lima agenda politik.
"Pertama, bahwa jalan terjal ideologis yang dipilih PDI Perjuangan adalah jalan kerakyatan. Jalan terjal yang sangat keras. PDI Perjuangan tidak akan pernah mentolerir setiap upaya yang menciderai empat pilar kebangsaan yakni NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945," kata Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan pidato politik di hadapan ribuan kader PDI Perjuangan yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional di Hotel Haris, Bandung (Senin, 12/12).
Berjuang Untuk
Kesejahteraan
Rakyat Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam damai sejahtera untuk kita semua,
Om Swasti Astu,
Perkenankanlah saya menyampaikan salam nasional Indonesia:
Merdeka!!! Merdeka!!! Merdeka!!! Saudara-saudara,
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa ta’ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini, kita dapat berkumpul di Kota Bandung ini. Di Kota Bandung inilah perlawanan rakyat dilakukan. Kota dibumi-hanguskan oleh lebih dari 200.000 rakyat, bersama Tentara Rakyat Indonesia pada tanggal 24 Maret 1946, guna mencegah Sekutu dan NICA Belanda, membangun markas strategis militernya. Di kota bersejarah inilah Bung Karno memoles Nasionalisme Indonesia, hingga mencapai bentuk sempurnanya. Di sinilah internasionalisme atau kemanusiaan mendapatkan momentum puncaknya melalui gerakan solidaritas bangsa-bangsa terjajah di bawah kepimpinan Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang fenomenal itu.
Megawati: Pemerintah Neolib Penulis : Ruhut Ambarita BANDUNG - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan, saat ini dan pada masa mendatang tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia kian berat, di tengah situasi alpanya kepemimpinan yang bergelora ketika perubahan zaman yang kontradiktif terjadi. Era itu disebut oleh Presiden Soekarno sebagai tahun Vivere Pericoloso. "Kontradiksi dan tantangan yang secara sistematis dan masif menggerus kedaulatan politik dan keberdikarian ekonomi dan identitas budaya kita sebagai bangsa," kata Megawati saat menyampaikan pidato politiknya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Kopo, Bandung, Jawa Barat, Senin (12/12). Hadir Ketua DPP Partai Gerindra Suhardi, Hasyim Muzadi, Jenderal Purnawirawan Ryamizard Ryacudu, dan Bungaran Saragih.
Papua Anak Kandung Revolusi...
http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/11/12/45407/Papua-Anak-Kandung-Revolusi...- Sabtu, 12 November 2011 , 02:33:00 WIB
SAUDARA-saudaraku sebangsa, senasib, dan sepenanggungan
Saya belum lupa kata-kata Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yoboisembut usai membuka Kongres Rakyat Papua (KRP) III beberapa waktu lalu, “Sekali lagi kami mohon aparat jangan serta-merta mengambil tindakan, kami orang Papua sudah punah, jangan lagi membunuh kami, cukup sudah”. Kata-kata itu menggetarkan hati kita semua.
Maka Izinkan saya bersikap asih-asah-asuh. Jika rakyat Papua merasa dianaktirikan oleh Pusat kekuasaan dan elite penguasa, saya ikhlas bersedia menjadi wali semua warga Papua sebagai warga Repblik Indonesia (RI) yang sah, bermartabat dan terhormat. Warga Papua sudah memberikan apa yang mereka punya, namun pemerintah Pusat belum membalas budi baik warga Papua secara sepadan. Ini tak boleh dibiarkan.
PKI Makin Sakti, Pancasila Melemah? OPINI | 30 September 2011 | 22:52 By. Julianto Simanjuntak** Jika dulu ada Partai Komunis Indonesia ikut meramaikan tatanan politik negara kira, sekarang seolah bangkit “Partai Korupsi Indonesia”. “PKI” yang satu ini dampak sosial, hukum dan ekonominya lebih buruk dan jahat dari PKI di jaman Ir. Soekarno. “Partai” ini berkembang, terrpelihara dengan baik, dihormati dan tumbuh subur di mana-mana. “Kelompok Koruptor” mendapatkan perlakuan istimewa, baik di kantor pejabat hingga di penjara. Di penjarapun dapat kamar sekelas bintang 5 plus (kamar mewah, plus ijin jalan jalan ke luar negeri).
Melawan Generasi Korup Untuk terjun ke politik, Anda harus kaya. Namun, uang hanya nama terakhir dari kekayaan. Nama awal dan tengah dari kekayaan adalah kecerdasan sosial, jejaring, akar sosial, dan reputasi. Banyak dari kita sudah melupakan itu dengan menjadikan uang sebagai alasan dan faktor utama dalam berpolitik.
Keberanian Gubernur Pro Rakyat Ancaman meletakkan jabatan Gubernur Kalimantan Tengah yang dilontarkan Agustin Teras Narang, patut diapreasiasi. Seperti dilansir Tribun Pontianak edisi Jumat (5/8), Teras tegas menolak proyek rel kereta api Kalteng-Kaltim yang sedianya digarap investor Rusia. Politisi PDIP ini mengancam mundur, apabila proyek yang disepakati pemerintah pusat tetap dilaksanakan.
Dokter Jangan "Tilang" Orang Sakit Layanan rumah sakit negeri dan dokter kerap dikeluhkan oleh masyarakat, terutama golongan ekonomi bawah. Fakta warga miskin sering ditolak berobat karena persoalan tetek bengek administrasi bertolak belakang dengan jargon "berobat gratis" yang kerap disuarakan pemimpin daerah.
PIDATO KEBANGSAAN MEMPERINGATI HARI LAHIRNYA PANCASILA
Megawati Soekarnoputri
Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swasti Astu, Perkenankanlah saya menyampaikan salam nasional Indonesia. Merdeka!!!
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa ta’ala atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga pada hari ini, kita dapat berkumpul di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia guna memperingati 66 Tahun Pidato Bung Karno di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 1 Juni 1945 atau yang kita kenal sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Peringatan ini sungguh menggembirakan bagi saya, bukan hanya dalam kapasitas sebagai Presiden Republik Indonesia Kelima, ataupun sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, namun juga sebagai seorang warga yang mencintai Bangsanya. Mengapa?
http://www.rimanews.com/read/20110524/29240/bandir-bandit-politik-berkuasa-koruptor-jadi-bajingan-berdasi-yang-membunuh RIMANEWS.COM, Selasa, 24 May 2011 10:21 WIB Bandit-Bandit Politik Berkuasa, Koruptor Jadi Bajingan Berdasi Yang Membunuh Demokrasi
YOGYAKARTA,RIMANEWS- Para aktivis dan analis menilai, Partai Demokrat dan pemerintahan SBY jelas dibajak dan dikuasai para bandit dan bajingan politik yang berdasi. Buktinya, skandal suap Sesmenpora dan isu KKN di lingkungan kader Demokrat, korupsi merajalela, pelanggaran HAM tak teratasi, skandal Century, BLBI, mafia pajak dan mafia hukum tidak dituntaskan melalui penegakan hukum yang adil dan beradab.
http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=17237 LAPORAN DARI BELANDA Inilah Fenomena di Balik Centurygate, Gayusgate dan Mirandagate
Sabtu, 05 Februari 2011 , 09:49:00 WIB Laporan: A. Supardi Adiwidjaya
RMOL. Sejumlah kasus korupsi berjejaring tingkat tinggi yang belakangan marak diperbincangkan di ruang publik, Centurygate, Gayusgate dan Mirandagate, adalah indikasi kuat betapa sangat mahal biaya politik di Indonesia. “Tiba-tiba kita sekarang terjerumus ke dalam apa yang saya sebut industrialisasi politik. Tidak bisa orang masuk menjadi tokoh politik, mendirikan partai politik, tanpa didukung oleh biaya yang sangat besar,” ujar ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Revrisond Baswir kepada Rakyat Merdeka Online di Belanda beberapa waktu lalu (Rabu, 26/1).
http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=17059LAPORAN DARI BELANDA
Inilah Bukti Kuat Pemerintahan SBY-Boediono Tak Bisa Bekerja
Kamis, 03 Februari 2011 , 20:36:00 WIB Laporan: A. Supardi Adiwidjaya
RMOL. Setelah sekian lama, baru di tahun 2009, tepatnya menjelang pemilihan presiden, urusan ideologi ekonomi kembali diperdebatkan. Benturan yang sangat keras antara dua wacana besar, yakni ekonomi neoliberal dan ekonomi kerakyatan, terjadi mengiringi pertarungan lima pasangan capres-cawapres memperebutkan kekuasaan. “Tiba-tiba saja semua pihak menyatakan diri bukan pengikut neolib. Tidak ada seorang pun (yang mengaku neolib). Bahkan ekonom mainstream juga mengatakan mereka tidak kenal apa itu neoliberalisme.”
http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=14511 Megawati: Negara Masih Jauh dari Pondasi Menyejahterakan Rakyat
Senin, 10 Januari 2011 , 11:33:00 WIB
Laporan: Aldi Gultom
RMOL. Dalam pidato politiknya di peringatan hari lahir PDI Perjuangan, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan bukti sejarah bangkit dan hancurnya sebuah partai politik di era reformasi.
Menurut Mega, sejarah membuktikan lahir dan matinya partai sangat tergantung pada ruh dan ideologinya.
"Bahkan sejak memasuki era reformasi, begitu banyak partai politik seumur jagung kemudian hilang dan dilupakan sejarah," kata Mega di hadapan ratusan kader PDIP dan puluhan tokoh politik nasional di DPP PDIP, Jakarta, Senin (10/1).
http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=14513 Mega: Jangan Agungkan Statistik Makro Ekonomi! Senin, 10 Januari 2011 , 11:41:00 WIB Laporan: Aldi Gultom
RMOL. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan kembali pesan politiknya pada pembukaan Kongres ke III PDIP, Bali.
"Mengangkat harkat dan martabat rakyat kecil adalah ideologi dan takdir sejarah PDIP sebagai partai politik," tegas Mega dalam pidato politik peringatan ulangtahun PDIP ke-38, di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (10/1).
http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=14515
Mega: Saya Tidak Anti Asing
Senin, 10 Januari 2011 , 12:00:00 WIB Laporan: Aldi Gultom
RMOL. Megawati Soekarnoputri mengritik habis-habisan arah ekonomi bangsa yang menurutnya tidak sesuai amanat konstitusi UUD 45 dan Pancasila.
Mega memberikan beberapa contoh dampak pembangunan ekonomi yang tidak pro rakyat, seperti pengurangan sistemastis subisidi rakyat dengan dalih kepentingan publik, korupsi yang terus berlangsung tanpa koreksi, ketergantungan pada impor barang dan pinjaman luar negeri yang menurutnya mengakibatkan kelunturan kedaulatan sebagai sebuah bangsa.
http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=13564 JALAN BUNTU REZIM SBY (4)
Pembangunan Rezim SBY Bukan untuk Rakyat
Jum'at, 31 Desember 2010 , 10:11:00 WIB Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi
RMOL. Dalam banyak kesempatan berpidato, SBY selalu menekankan bahwa pembangunan yang diketengahkannya menganut strategi pertumbuhan dan sekaligus pemerataan; membangun dengan dimensi kewilayahan, membangun integrasi ekonomi nasional, membangun ekonomi lokal dan membangun sumberdaya manusia. Selain itu, SBY juga mengetengahkan Pro Growth, Pro Job dan Pro Poor, serta ditambahkan Pro Environment.
http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=13566 JALAN BUNTU REZIM SBY (5)
Akhirnya, SBY Harus Jujur dan Insaf
Jum'at, 31 Desember 2010 , 10:31:00 WIB Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi
RMOL. Penyelesaian masalah bangsa harus dilakukan dengan nasionalisme yang tinggi.
"SBY harus jujur dan insaf dalam membangun koalisi, sehingga kenegarawan dari berbagai pihak bisa keluar melebihi nafsu politik mereka. Kesadaran ini akan terjadi jika pemahaman kita untuk membangun bangsa sangat terbatas waktunya, yakni sampai di masa konsolidasi rezim kapitalisme Amerika dan Barat keluar dari krisis," kata Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, dalam evaluasi akhir tahun 2010, yang disampaikan kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 31/12).
http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=13559 JALAN BUNTU REZIM SBY (1)
Pudarnya Citra di Tahap Awal
Jum'at, 31 Desember 2010 , 08:31:00 WIB Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi RMOL. Memasuki tahun 2010, pemerintahan SBY menghadapi isu 100 hari yang dianggap gagal dalam semua bidang. Masyarakat resah dan melakukan gerakan merespons berbagai kasus di akhir tahun 2009, yakni kriminalisasi pimpinan KPK, kasus bailout Century, kasus Gayus, dan sebagainya.
http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=13561 JALAN BUNTU REZIM SBY (2)
Koalisi Setengah Hati: Kekuasaan Ubber Alles
Jum'at, 31 Desember 2010 , 09:01:00 WIB Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi RMOL. Skandal Century tentu sebagai titik kritis bagi sebuah arti koalisi bagi rezim SBY.
Ancaman SBY mengenai masalah pajak Group Bakrie, untuk meredam gerakan Century, ternyata semakin memperuncing suasana. Akhirnya Pansus Century yang memutuskan opsi C, yakni intinya menyatakan bahwa terjadi kejahatan (kriminal) yang dilakukan Budiono dan Sri Mulyani serta pejabat lainnya dalam kasus ini serta dana FPJP dan PMS yang dikucurkan ke Bank Century adalah keuangan negara. Kasus ini menunjukkan perlawanan terbuka dari Golkar, PPP dan PKS terhadap SBY, yang mana dia didukung oleh PAN dan PKB.
http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=13562 JALAN BUNTU REZIM SBY (3)
Kemampuan Leadership SBY Menurun Tajam
Jum'at, 31 Desember 2010 , 09:31:00 WIB Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi RMOL. Memudarnya citra SBY sebagai tokoh anti korupsi telah melemahkan leadership SBY dalam mengontrol koalisi. Sepanjang tahun 2010, berbagai isu-isu kritis dan sangat penting direspons dengan cepat, gagal dilakukan SBY."Pertama, SBY tidak mempunyai sikap yang pasti dalam merespons adanya penolakan rakyat dan pengusaha kita dalam ACFTA (Asean China Free Trade Area). Suatu ketika SBY mendukung kelompok menteri yang meminta Mendag Mari Pangestu menunda realisasi ACFTA sampai negosiasi 228 pos tarif selesai. Di waktu lainnya SBY mendukung Mari Pangestu untuk menjalankan ACFTA," kata Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, dalam evaluasi akhir tahun 2010, yang disampaikan kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 31/12).
http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=12671 Peringatan Hari HAM: Pemerintahan SBY-Boediono Gagal Memenuhi dan Melindungi HAM
Rabu, 22 Desember 2010 , 00:10:00 WIB Laporan: A. Supardi Adiwidjaya
RMOL. Peringatan hari Hak Asasi Manusia ke 62 yang jatuh setiap 10 Desember kali ini diperingati di tengah situasi krisis imperialis yang semakin akut dan menajam.
Hal tersebut dikatakan Ketua umum Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) Rudi HB Daman dalam rilisnya kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 21/12).
Ia menjelaskan, kerakusan dan ketamakan negeri-negeri imperialis dalam merampok kekayaan alam Indonesia sebagai negeri setengah jajahan dan setengah feodal yang melimpah ruah, telah meninggalkan penderitaan dan kerusakan kehidupan rakyat Indonesia terutama kaum buruh dan kaum tani sebagai kelompok rakyat mayoritas.
PIDATO KETUA UMUM PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PEMBUKAAN KONGRES KE - III PDI PERJUANGAN BERJUANG UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
DENPASAR, 6 – 9 April 2010
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu
Sebelumnya, marilah kita lebih dahulu bersama-sama memekikkan salam perjuangan kita, Merdeka!!!
|
|
|
|
|
Dokumen Founding Fathers
Cari Data
bookmarks
RSS Feed
|
