Menu Utama
Berita Terkini PDIP Pusat
|
Manifesto Nasionalisme Kerakyatan PDI Perjuangan
(Ringkasan) Indonesia kini berada diambang penjajahan model baru. Sebagai sebuah bangsa berdaulat, secara bertahap tapi pasti kita mulai kehilangan kedaulatan dalam berbagai bidang. ….Kita kehilangan harapan di tengah-tengah frustrasi sosial yang semakin meluas. Kita memimpikan kembalinya masa lalu di tengah-tengah ketidak-pastian yang merupakan anak kandung yang lahir dari rahim persaingan bebas ala neo-liberal. Kita memuja pragmatisme jangka pendek di tengah-tengah memudarnya keyakinan akan nilai dan ideologi. Kita menapaki jalan individualisme dan konsumerisme ditengah-tengah memudarnya sikap voluntarisme, soliditas sosial dan kegotongroyongan……….. Kesemuanya…telah menjauhkan kita dari cita-cita masa depan,yakni Indonesia yang menjaga ketertiban umum, Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah, Indonesia yang mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Indonesia yang turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Mengalir dari alasan-alasan di atas, Megawati Soekarnoputri bersama PDI Perjuangan sebagai kekuatan politik terpanggil untuk menegaskan dan mengukuhkan kembali ideologi sebagai jalan perjuangan partai melalui Manifesto Nasionalisme-Kerakyatan PDI Perjuangan. Nasionalisme-Kerakyatan mengalami evolusi, penajaman dan kontekstualisasi dari gagasan dasar Bung Karno mengenai Marhaenisme, Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, dan Trisakti. … Ada enam strategi perjuangan yang dikembangkan PDI Perjuangan dalam kerangka melaksanakan ideologi Nasionalisme-Kerakyatan, yaitu : (1) Kedaulatan negara, (2) Nasionalisme, (3) Keadilan sosial, (4) Kemandirian, (5) Demokrasi, dan (6) Pluralisme-Bhineka Tunggal Ika untuk dapat menjadi pilar-pilar utama gerbang ke-Indonesia-an di abad XXI. Baca Selengkapnya: http://www.korwilpdip.org/modules/smartsection/item.php?itemid=266
Fokus
Ini Dia 3 Faksi di Tubuh PDIP Laporan: Ari Purwanto
Jakarta, RMOL. Ada tiga faksi di tubuh PDIP yang mewarnai internal PDIP. Yang pertama datang dari faksi garis keras, kedua adalah faksi kompromis dan yang ketiga adalah faksi pragmatis.
Puan Maharani, Amin ... Saya Siap Maju Kalau Dicapreskan 2014
Pencalonan kembali Megawati menjadi Ketua Umum PDIP pada Kongres ke-III dinilai sebagai strategi politik untuk mempersiapkan putrinya maju pada Pilpres 2014.
Bagaimana tanggapan Puan Maharani? Berikut wawancara Rakyat Merdeka dengan Ketua Kongres III PDIP, Puan Maharani, kemarin:
Fraksi PDIP Menilai Kemungkinan Pemakzulan Sangat BesarTEMPO Interaktif, Jakarta -Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat, Tjahjo Kumolo menilai kemungkinan pemakzulan terkait skandal Bank Century, sangat besar dan sangat mungkin dilakukan.
Kompak: Jangan Samakan Gus Dur dengan Soeharto
Laporan: Zul Hidayat Siregar
Jakarta, RMOL. Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) Fadjroel Rahman menolak secara tegas upaya beberapa partai politik yang ingin menyamakan jasa Gus Dur dan Soeharto, sehingga keduanya layak diberi gelar pahlawan nasional.
Revrisond: Ada Upaya Alihkan Kasus Century YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Revrisond Baswir mengatakan, dalam kasus Bank Century diduga ada upaya untuk mengalihkannya ke arah konflik personal, sehingga rakyat harus terus memantau perkembangan kasus ini. "Indikasi dari pengalihan itu antara lain pertengkaran antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, serta silang pendapat antaranggota Pansus Hak Angket Century," katanya di Yogyakarta, Kamis (17/12/2009).
EVA KUSUMA SUNDARI, Setiap Fraksi Punya Kepentingan Berbeda
APA yang menjadi fokus PDIP dalam Pansus Angket Century?
Di Pansus Century, fokus kita di DPR adalah menindaklanjuti hasil laporan BPK yang menemukan kebijakan yang melanggar undang-undang dalam pengucuran dana ke Bank Century. Hasil audit pertama BPK menyebutkan ada indikasi pelanggaran yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,8 triliun, meskipun hasil perhitungan kita jauh lebih besar dari itu. Perhitungan kita kerugian Bank Century tidak mencapai Rp 5 triliun tetapi hanya sekitar Rp 1,4 triliun sampai Rp 1,5 triliun, lalu kenapa dana yang digelontorkan untuk membantu bank itu mencapai Rp 6,7 trilyun? Kita menilai kebijakan itu tidak masuk akal dan kebijakan itu telah melanggar aturan UU.
Maruarar Sirait, di Tengah Pusaran Angket Century
Pertaruhkan Reputasi bila Pansus "Masuk Angin"
Politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait, 40, menjadi tokoh sentral saat angket Century digulirkan sejak awal November lalu. Dia bergerak lincah tak hanya menggalang dukungan di parlemen, tapi juga aktif melobi tokoh di luar parlemen.
Ikrar Nusa Bhakti: Gaya SBY Seperti SoehartoTEMPO Interaktif, Jakarta - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bila aksi antikorupsi pada 9 Desember nanti sesungguhnya memiliki motif politik tidak selalu terkait dengan pemberantasan korupsi dinilai pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti sebagai pernyataan orang yang tidak percaya pada sistem demokrasi.
Gerakan antikorupsi, kata dia, pastilah bermuatan politik. Namun gerakan itu tidak berarti dapat menurunkan presiden dari jabatannya. "Karena dalam sistem demokrasi tidak ada kekuatan inkonstitusional yang dapat menjatuhkan presiden yang telah dipilih rakyat," kata Ikrar saat dihubungi, Minggu (6/12).
BI Super Dominan dalam "Bailout" Century
Oleh Kwik Kian Gie, Pengamat Ekonomi
Fokus angket tentang Bank Century (BC) akan produktif kalau ditujukan pada Bank Indonesia (BI). BI sudah membiarkan berbagai penyimpangan dan pelanggaran peraturan menjelang lahirnya BC, yang adalah hasil merger dari Bank CIC, Bank Pikko, dan Bank Danpac. Sebelum merger, Pikko dan Danpac telah diakuisisi oleh Rafat Ali Rizvi (RAR) yang menggunakan badan hukum bernama Chinkara, berdomisili di Bahama.
Presiden Dinilai 'Mengancam' Gerakan Bongkar Skandal Century TEMPO Interaktif, Jakarta - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa akan ada gerakan sosial pada Hari Antikorupsi Rabu pekan depan dinilai sebagai ancaman secara halus. Dalam pernyataannya kemarin, Yudhoyono mengatakan gerakan sosial itu memiliki motivasi politik tertentu dan tak berhubungan dengan semangat pemberantasan korupsi. “Masyarakat ‘diancam’ akan ada keributan, ada infiltrasi dalam aksi,” kata Arbi Sanit, pengamat politik dari Universitas Indonesia, saat dihubungi, Sabtu (5/12).
Budiman Bantah Kabar Mega Mau Mundur Laporan: Teguh Santosa Jakarta, RMOL. Budiman Sudjatmiko, yang oleh banyak kalangan dianggap pantas memimpin PDI Perjuangan, membantah desas-desus yang mengatakan Megawati Soekarnoputri tidak akan mencalonkan diri sebagai ketua umum dalam Kongres mendatang. “Justru dorongan berasal dari bawah agar Ibu Mega tetap memimpin PDIP dalam Kongres nanti,” katanya seperti dikutip Harian Rakyat Merdeka, hari ini (Sabtu, 28/11).
SKANDAL BANK CENTURY
Tom Beberkan Keterlibatan Presiden SBY Laporan: Teguh Santosa Jakarta, RMOL. Keterlibatan Presiden SBY dalam skandal Bank Century dapat dilihat dari penerbitan tiga Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) pada tahun 2008 lalu.
Ketiga Perppu itu masing-masing adalah Perppu 2/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU 23/1999 tentang Bank Indonesia; Perppu 3/2008 tentang perubahan atas UU 24/2004 tentang Lembaga Penjaminan Sosial (LPS); dan Perppu 4/2008 Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Ketiga Perppu itu seakan dibuat tergesa-gesa di pertengahan bulan Oktober. Belum lagi, tidak ada situasi gawat, darurat dan genting seperti yang disyaratkan untuk mengeluarkan Perppu.
Citra & Arogansi Penguasa Serta Penegak HukumTEMPO Interaktif, Jakarta - Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah meringkuk dalam tahanan setelah dijebloskan penyidik Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI dengan dasar alasan yang sulit untuk dipertanggungjawabkan secara hukum maupun akal sehat. Setidaknya bagi sebagian masyarakat, aktivis, maupun ahli hukum. Ada berbagai hal menarik yang terjadi pra dan pasca penahanan kedua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif tersebut. Tidak hanya adanya pernyataan dari Presiden dan klarifikasi Kepala Polri untuk menjustifikasi penahanan dimaksud, tapi juga respons yang cukup massif dari masyarakat, yang tidak hanya prihatin, tapi juga mempersoalkan indikasi dan tendensi kesewenangan "kekuasaan" dengan membuat pernyataan "menolak" penahanan tersebut.
Arya Bima: Sesuai Keputusan Kongres, PDIP Masih Oposisi
Laporan: Aldi Gultom Jakarta, RMOL. PDI Perjuangan benar-benar terpecah belah. Ada yang ingin menjadi oposisi pemerintah dan ada yang ingin sekedar menjadi mitra strategis kritis.
Anggota Fraksi PDIP Arya Bima mengatakan sesuai hasil kongres partai di tahun 2005, hingga saat ini PDIP masih memposisikan diri sebagai oposisi pemerintah. Sebelum Kongres PDIP 2010 mengubah keputusan itu, maka PDIP masih oposisi.
Megawati Sayangkan Kader PDIP yang Mau Masuk Kabinet M. Rizal Maslan - detikNews
Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyayangkan adanya keinginan sebagian elit PDIP yang ingin masuk Kabinet SBY. Sebab tindakan tersebut melenceng dari tujuan partai, yakni memperjuangkan aspirasi rakyat.
"Saya sangat menyanyangkan adanya keinginan sebagian elit partai yang ingin masuk dalam kabinet. Itu hanya kepentingan pribadi sesaat," jelas Megawati seperti dituturkan staf khususnya, Arie Junaidi kepada detikcom di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Selasa (13/10/2009).
Mega Konsisten Oposisi
Keengganan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputeri menjadi bagian dari pemerintahan Presiden SBY ternyata mendapat dukungan kuat dari kalangan muda partai, yang umumnya masih kritis dan idealis. Kader-kader muda seperti Maruarar Sirait, Ganjar Pranowo, Effendi Simbolon, Budiman Sudjatmiko, Dedi "Miing" Gumelar, Rike Diah Pitaloka, kabarnya sangat mendukung langkah Mega bertahan di luar sistem dan mengambil peran oposisi.
"Suasana batin di internal PDI-P berkehendak tetap di luar sistem. Langkah ini sesuai keputusan Kongres yang mengamanatkan, bila calon PDI-P kalah dalam pilpres, maka PDI-P tetap di luar pemerintahan, " ujar seorang anggota DPR terpilih PDI-P kepada SP di Jakarta, Rabu (30/9).
Tokoh Senior Tidak Setuju Kader PDIP Ikut Kabinet SBY
Jakarta (ANTARA News) - Tokoh senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) AP Batubara menyatakan tidak setuju terhadap rencana kader PDIP menerima tawaran menjadi menteri pada kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014), karena sejak pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2009, PDIP tidak ikut berkoalisi dengan Partai Demokrat.
AP Batubara yang juga anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP mengemukakan kepada pers di Jakarta, Selasa, menjelaskan seputar isu tawaran dari pihak Partai Demokrat kepada PDIP untuk bergabung pada Kabinet Presiden SBY mendatang.
Pernyataan AP Buat Mega Loncat Kegirangan Laporan: Zul Sikumbang
Jakarta, RMOL. Pernyataan tegas anggota Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan, AP Batubara yang menolak berkoalisi dengan Partai Demokrat dan SBY disambut gembira oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Megawati sangat senang dan gembira, sampai loncat-loncat segala," ungkap AP Batubara kepada wartawan di Gedung Landmark, Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (1/9).
Tiga tahun setelah insiden terjadi, kasus lumpur Sidoarjo belum juga selesai. Demikian tulis NRC Handelsblad.
Di Siring Barat kembali terjadi ledakan lumpur. Dan pihak yang bersalah berhasil meloloskan diri begitu saja. Beberapa minggu lalu, polisi membatalkan penyidikan pengadilan terhadap para tersangka. Alasannya klise: tidak cukup bukti.
Padahal para ahli yakin benar apa - atau lebih tepatnya siapa - penyebab bencana ini: Lapindo Brantas. Tak lama sebelum lumpur panas meluap, perusahaan milik Bakri tersebut sibuk mengebor gas, sampai kedalaman hampir 3 kilometer. Saat itu, para ahli - baik dalam maupun luar negeri - sudah menyatakan bahwa Lapindo membuat kesalahan dan menyarankan agar sumur bor tersebut diperkuat. Tapi Lapindo tak peduli. Mereka bersikeras bahwa lumpur panas yang muncul adalah akibat aktivitas tektonik. Demikian NRC Handelsblad.
3 Sumbangan PDI Perjuangan bagi Demokrasi Indonesia
ANGGOTA Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Aria Bima mengatakan, ada tiga sumbangan PDI Perjuangan bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Yakni, (1) menyelenggarakan pemilihan presiden langsung untuk pertama kali secara jujur, adil, dan damai tahun 2004, (2) menghidupkan tradisi "checks and balances" (oposisi) dalam praktik demokrasi RI (3) Terus memperjuangkan pluralisme dan tegaknya rule of law dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kompromi Politik PD - PDI-P Bentuk Pengkhianatan Demokrasi
Jakarta (Bali Post) - Kompromi politik yang dilakukan Partai Demokrat (PD) dan PDI Perjuangan (PDI-P) dinilai sebagai bentuk pengkhianatan demokrasi. Oleh karena itu, jika Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkepentingan untuk menyelamatkan demokrasi maka harus mau membentuk pihak oposisi agar negara bisa selamat dari kehancuran.
Revrisond Baswir: “Pemerintah memang tidak berutang dan utang dilakukan oleh bank sentral, tetapi esensinya tetap sama.” Dari IMF ini, lanjut Revrisond, bukanlah angin surga yang dijanjikan dalam kampanye kemarin, tetapi sungguh-sungguh kenyataan.Fahmi Radhi, ekonom Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM: ”Janji-janji gagah berani yang tidak ingin berutang dan tergantung pada IMF ternyata hanya pepesan kosong dan angin surga.”RI Kembali Berutang ke IMFOLEH: SIGIT WIBOWO Jakarta – IMF menyalurkan pinjaman untuk memperkuat cadangan devisa Indonesia sebesar US$ 2,7 miliar. Bank Indonesia (BI) memastikan likuiditas yang akan diterima Indonesia pada kuartal III 2009 bukan pinjaman dan tidak memiliki konsekuensi tambahan biaya setelah dicairkan.
Tanpa "Oposisi", Makna Hilang Pemerintahan Berpotensi Sulit Dikontrol
Kerekatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Demokrat bisa riskan untuk keberlangsungan demokrasi Indonesia. Jika PDI-P masuk ke koalisi pemerintahan Yudhoyono, demokrasi Indonesia bisa berjalan tanpa kontrol dan hanya akan mengembalikan otoritarianisme. Ketua Pedoman Indonesia M Fadjroel Rachman, Jumat (21/8), menegaskan, demokrasi tanpa oposisi adalah ”demokrasi kuburan”, yang sunyi senyap tanpa kritik dan tanpa program alternatif. Masalah terbesar bagi ”oposisi” di parlemen adalah tidak adanya undang-undang tentang hak dan kewajiban sebagai oposisi, termasuk kewajiban membuat kabinet bayangan.
PDI-P Beroposisi Terhadap Pemerintahan SBY-Boediono Akhirnya KPU memutuskan pasangan SBY-Boediono sebagai pemenang Pilpres 2009 dengan perolehan suara 60,80 persen. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menilai tidak terjadi kecurangan dan menolak gugatan pasangan Mega-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto. Berikut tanggapan Burhan Azis, Ketua Korwil PDI-P di Belanda, kepada Radio Nederland Wereldomroep tentang keputusan tersebut.
Megawati: “Kalian pulang ke rumah masing-masing dan jangan ada kekerasan yang diakibatkan kekalahan ini. Jangan mencoreng nama partai, baik PDI Perjuangan maupun Gerindra.”
Megawati Serukan Pulang, Massa Teriakkan Oposisi Laporan: Desy Wahyuni Jakarta, RMOL. Ratusan massa yang berkumpul di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta, malam ini (Rabu, 12/8), disambangi Megawati.
Dengan mata masih berkaca-kaca, Megawati menyampaikan pidato singkat.
Rezim Yudhoyono
Sulfikar Amir
Seperti diprediksi banyak orang, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berhasil memenangkan pemilihan presiden 2009. Dan, seperti yang ditargetkan para pendukungnya, pasangan Yudhoyono dan Boediono mampu meraih kemenangan telak dalam satu putaran. Sayang sekali kemenangan ini, seperti kata Syamsuddin Haris di Kompas, terasa hambar. Hari-hari menjelang pemilihan presiden, seluruh rakyat terlihat begitu antusias memberi dukungan kepada pasangan pilihan mereka. Antusiasme publik yang begitu luar biasa dibandingkan dengan perhelatan serupa di negara-negara demokratis yang lain tidak dibarengi dengan kesiapan para anggota KPU dalam melakukan tugas mereka. Kecurangan di sana-sini yang begitu kentara tidak dipedulikan. Lebih fatal lagi, proses penghitungan yang berjalan begitu lambat yang menunjukkan bahwa KPU tidak belajar sama sekali dari pengalaman pemilu legislatif.
Prabowo: Kekayaan Bangsa Direnggut Asing
Laporan wartawan KOMPAS Harry Susilo SEMARANG, KOMPAS.com — Calon wakil presiden Prabowo Subianto menyatakan, kekayaan bangsa selama ini telah tergerus oleh bangsa asing dan tidak pernah kembali ke rakyat. Hal ini akan berlanjut jika pemimpin yang akan meneruskan pemerintahan tidak memiliki kehendak politik yang berpihak kepada rakyat. "Kenapa tidak bisa kita kelola dan jaga sendiri kekayaan tersebut. Padahal, yang terpenting kan adalah kemauan politik (political will) dari pemimpinnya, " ujar Prabowo, saat sedang berkunjung ke kantor redaksi harian Suara Merdeka di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (26/6).
RIZAL RAMLI: Belum banyak yang mengetahui bahwa Istora Gelora Bung Karno sudah digadaikan pada perusahaan Qatar, karena keahlian utama pemerintah neo-liberal itu jual aset dan ngutang. Ngutang ini seperti narkoba, adiktif, gampang, tinggal tanda tangan toh yang bayar adalah generasi yang akan datang. KULIAH NEOLIB RIZAL RAMLI
Kemenangan Partai Berkuasa dan BLT dari Utang Bank Dunia Catatan Redaksi: Dalam bagian ini ekonom senior Rizal Ramli menjelaskan keterkaitan antara utang luar negeri dan keterlibatan lembaga kreditor dalam proses pemilihan presiden Indonesia. Ini adalah bagian dari kuliah neolib yang disampaikan Rizal Ramli di Jakarta pekan lalu.
Editorial
“Kebuntungan” Bagi Korban, Keuntungan Bagi PT Lapindo Kebijakan Pemerintah SBY-Kalla Tentang Lumpur Lapindo Banjir Lumpur Panas Sidoarjo/Lapindo, adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 27 Mei 2006. Semburan lumpur panas ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Hal ini benar-benar suatu tragedi terutama bagi penduduk, yang wilayahnya terkena musibah genangan lumpur panas, yang mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Selain itu genangan lumpur panas ini juga merupakan perusakan lingkungan dan berdampak sosial yang sangat merugikan.
|
|
|
|
|
Dokumen Founding Fathers
Artikel Terbaru
Cari Data
Cari Di Google
RSS Feed
Pesan Perjuangan
|
