Kemiskinan Gagal Diatasi

[JAKARTA] Janji Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menurunkan jumlah rakyat miskin hingga tinggal 18,8 juta tahun 2009, sesuai Perpres 7/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), gagal total. Hal itu mengingat hingga saat ini, jumlah rakyat miskin masih mencapai 36,8 juta jiwa.

"Dalam sisa waktu kurang dari satu tahun anggaran ini, bagaimana mungkin pemerintah bisa merealisasikan janji menurunkan jumlah rakyat miskin dari 36,8 juta menjadi 18 jutaan. Gagal total dan mustahil jumlah rakyat miskin turun, malah meningkat tajam," kata anggota DPR, Sutradara Gintings, di Jakarta, Senin (22/9).

RUU Pornografi, Ancaman Kriminal bagi Perempuan

ANTARA/str-Akbar Nugroho

Ratusan seniman yang mengatasnamakan Komunitas Bebas Berkreasi (Kobber) Surakarta melakukan aksi jalan bersama dari Pendopo STSI sampai Taman Budaya Surakarta, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Dalam aksinya mereka menyatakan penolakan terhadap RUU Pornografi (sebelumnya disebut RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi/APP) , karena dianggap akan membatasi kebebasan dalam kreasi seni.

Pemerintah Pertontonkan Kemiskinan

[JAKARTA] Pemerintah seperti sengaja mempertontonkan fakta kemiskinan dan penderitaan kaum miskin ke ruang publik. Padahal, sebagai manusia, kaum miskin juga mempunyai harkat dan martabat untuk dilin dungi serta dihargai. "Kasus tragedi kemanusiaan pembagian zakat di Pasuruan, antrean panjang orang berebut minyak dan gas, serta terjadinya konsentrasi massa saat pembagian bantuan langsung tunai (BLT), menunjukkan bahwa pemerintah masih primitif dalam menangani program bantuan sosial," ujar sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasodjo kepada SP di Jakarta, Rabu (17/9).

Zakat Maut, Tragedi Kemiskinan

Oleh
Eka Susanti

Tragedi pembagian zakat di Kota Pasuruan, Senin (15/9), yang merenggut 21 korban meninggal dan puluhan korban luka-luka sangat memprihatinkan.

Kejadian itu terkait erat dengan soal kemiskinan dan kesulitan hidup yang dihadapi masyarakat. Sejumlah narasumber yang dihubungi SH mengemukakan hal itu, Selasa (16/9). "Kemiskinanlah yang membuat orang berebut. Tak pandang berapa nominal uang yang diperebutkan, bahkan orang sampai tak memperhatikan keselamatannya. Kejadian ini sungguh sangat mengeneskan," kata Ketua Muslimat Nahdatul Ulama, Khofifah Indar Parawansa seusai menjenguk para korban di RSUD Dr R Soedarsono Pasuruan, Selasa (16/9).

(Sumber : Sinar Harapan, 16 September 2008)

Tolak RUU Anti-Pornografi

[JAKARTA] Pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Anti-Pornografi yang sedang digodok oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR masih menuai kontroversi dari berbagai pihak. Setara Institute, salah satunya, secara tegas menolak pengesahan RUU tersebut yang rencananya akan disahkan pada 23 September mendatang.

Pemerintah Menyerah Kasus Lumpur Lapindo

Radio Nederland Wereldomroep

12-09-2008

Pemerintah Menyerah Kasus Lumpur Lapindo

Pernyataan pemerintah yang menyerah dan menganggap semburan lumpur Lapindo tidak bisa dihentikan, bukan hal baru. Sejak semula pemerintah membiarkan saja dan tidak pernah menangani penyebab dari semburan lumpur tersebut. Yang harus dilakukan selanjutnya sekarang adalah melakukan re-assesmen risiko, menilai seberapa besar ancaman di daerah tersebut dan seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh setiap ancaman. Demikian bapak Amin Widodo dari Pusat Studi Bencana ITS Surabaya. 

Cabut mandat (SBY !) begitu pemilu berikutnya tiba

KUTIPAN (dari artikel terlampir di bawah):

SBY hanya tebar pesona ketimbang bekerja. SBY lebih memikirkan popularitasnya daripada memutuskan kasus hukum mantan presiden Soeharto, apakah beliau bersalah atau tidak. SBY tidak berani bersikap karena keputusannya bisa menimbulkan pro dan kontra. Tidak selamanya seorang presiden harus memikirkan pro-kontra atas kebijakannya. Karena terkadang seorang presiden harus berani mengambil sikap terhadap kasus-kasus yang memang butuh keberanian. Dan keempat, SBY, seperti yang saya katakan di awal tulisan ini, seorang komandan perang yang sudah gagal dalam misi operasi militer sehingga tidak layak lagi untuk memimpin misi operasi militer berikutnya.

Lalu dalam sebuah kuliah, seorang mahasiswa saya bertanya: bagaimana caranya menghukum SBY? Saya katakan bahwa di dunia ini tidak ada "pengadilan politik". Seseorang tidak bisa dihukum karena kebijakan politiknya. Presiden Bush tidak bisa dihukum secara politik karena kebijakan invasi militernya terhadap Irak. Jika ada penyimpangan dalam kebijakan itu, Bush baru bisa diajukan ke pengadilan. Begitu pula SBY. Beliau tidak bisa dihukum secara politik karena sejumlah kebijakannya yang kontroversial. Hanya ada satu cara yang paling demokratis, seperti kata Susan C. Stokes (Mandate and Democracy, 2002): cabut mandat begitu pemilu berikutnya tiba”.  (Kutipan selesai)